No. 9 Tahun 2005

806

Tentang:

Tentang Penugasan Badan Usaha Untuk Penyediaan Dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu


Katalog:

INDONESIA. Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi

[ Peraturan Kepala BPH Migas dsb. ]
Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 09 Tahun 2005 tanggal 27 Desember 2005

Tentang Penugasan Badan Usaha Untuk Penyediaan Dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu. – Jakarta, 2005

BN; –

PENUGASAN BADAN USAHA UNTUK PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU


Status: Diubah
Perubahan/Pencabutan atas:

No. 18 Tahun 2013

Tanggal Ditetapkan: 25/12/2005
Tanggal Diundangkan: 27/12/2005


Abstraksi:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2005 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu, perlu menetapkan Peraturan tentang Penugasan Badan Usaha untuk Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu;

bahwa Sidang Komite Badan Pengatur pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2005, telah menyepakati untuk menetapkan peraturan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam suatu Peraturan Badan Pengatur. Dasar hukum: Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, Nomor 8 Tahun 1999, Nomor 22 Tahun 2001, Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002, Nomor 36 Tahun 2004, Nomor 55 Tahun 2005, Nomor 71 Tahun 2005, Keputusan Presiden RI Nomor 86 Tahun 2002, Nomor 53/M Tahun 2003, Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 0044 Tahun 2005, Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 06/P/BPH Migas/III/2005 tanggal 24 Maret 2005, Nomor 07/P/BPH Migas/Ik2005 tanggal 30 September 2005. Undang-Undang ini mengatur tentang: Penugasan Badan Usaha Untuk Penyediaan Dan Perindustrian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum; 2. Maksud Dan Tujuan; 3. Penugasan Badan Usaha; 4. Kriteria Badan Usaha Yang mendapatkan Penugasan; 5. Penugasan Badan Usaha Melalui Lelang; 6. Penugasan Badan Usaha Melalui Penunjukan Langsung; 7. Pelaksanaan Penugasan Kepada Badan Usaha; 8. Pelaporan; 9. Pengawasaan; 10. Sanksi; 11. Ketentuan Lain; 12. Ketentuan Penutup;

Download No. 9 Tahun 2005