Tentang JDIH

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum merupakan suatu sistem pendayagunaan bersama peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya secara tertib, terpadu dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara mudah, cepat dan akurat.

Manfaat yang dapat diperoleh dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum antara lain sebagai salah satu upaya penyediaan sarana pembangunan bidang hukum, meningkatkan penyebarluasan dan pemahaman pengetahuan hukum, memudahkan pencarian dan penelusuran peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya serta meningkatkan pemberian pelayanan pelaksanaan penegakan hukum dan kepastian hukum.

Penyusunan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari pengumpulan bahan dan pembuatan abstraksi dari Peraturan BPH Migas sebagai database pembuatan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, sehingga jaringan tersebut dapat menyediakan informasi hukum di bidang hilir migas yang dapat digunakan oleh seluruh stakeholder dapat membuat keputusan.

Dalam rangka pemanfaatan teknologi informasi dan sebagai wadah pusat informasi, dan manajemen Dokumentasi dan Informasi Hukum yang nantinya akan memberikan kinerja yang prima bagi lingkungan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) sehingga perlu dibangunnya Sistem Aplikasi Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) BPH Migas yang dapat diakses secara mudah oleh user internal maupun masyarakat.

Dasar Hukum

  1. Perpres Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.
  2. Permenkumham Nomor 2 Tahun 2013 tentang Standarisasi Pengelolaan Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

Tugas

  1. Menyimpan hasil kegiatan pembangunan bidang hukum.
  2. Melakukan pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan dan penyebarluasan bahan hukum.
  3. Menyiapkan bahan hukum untuk mengambil keputusan.
  4. Menyediakan fasilitas untuk mendalami dan memanfaatkan pengetahuan hukum melalui perpustakaan hukum.
  5. Menyiapkan bahan perencanaan hukum dan perancangan peraturan perundang-undangan, penelitian hukum, profesi hukum dan penyuluhan hukum.
  6. Memberikan fasilitas teknis dalam rangka penyelenggaraan dokumentasi dan informasi hukum pada anggota jaringan.
  7. Menyelenggarakan dan membina komunikasi dengan anggota jaringan, dan
  8. Melayani masyarakat dalam memperoleh informasi hukum secara mudah, cepat,tepat dan akurat.

Fungsi

  1. Pusat informasi hukum.
  2. Pusat pengumpulan, penyimpanan, pengolahan, penyebarluasan dan pengelolaan dokumentasi hukum secara manual dan digital.
  3. Pembinaan dan pendidikan pengelola JDIH.
  4. Koordinasi dan konsultasi anggota jaringan.