pada tanggal 11 Februari 2025 di Jakarta, BPH Migas dan Pemerintah Provinsi Maluku Utara menandatangani Perjanjian Kerjasama (PKS) tentang Pengendalian, Pembinaan dan Pengawasan dalam Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan Pada Konsumen Pengguna di Provinsi Maluku Utara, Penandatanganan dilakukan Kepala BPH Migas Erika Retnowati dengan Pejabat Gubernur Provinsi Maluku Utara Samsuddin Abdul Kadir.