Home
Tentang Kami
Dasar Hukum
Visi
Misi
Struktur Organisasi
Produk Hukum
Peraturan
Monografi
Artikel
Putusan
MOU / Kerja Sama
Dokumen Pembentukan PUU
Program Penyusunan PUU
Rancangan PUU
Naskah Urgensi
Kajian/Penelitian Hukum
Risalah Pembahasan
Analisis dan Evaluasi
IKM
Dokumen
Peraturan
Dokumen
Peraturan
Ditampilkan 21 - 25 dari 303 Data
Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 49/AA/BPH MIGAS/KOM/2025 tentang Pedoman Tata Cara Penetapan Reserved Capacity Transporter dan Reserved Capacity Shipper dalam Kegiatan Pemanfaatan Bersama Fasilitas Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa
Nomor : 49
Tahun : 2025
KEPUTUSAN
Dokumen
KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI DENGAN DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGAWASAN TERHADAP ALAT UKUR, ALAT TAKAR, ALAT TIMBANG, DAN ALAT PERLENGKAPAN DALAM PENDISTRIBUSIAN BAHAN BAKAR MINYAK DAN GAS BUMI MELALUI PIPA PADA KEGIATAN USAHA HILIR MINYAK DAN GAS BUMI
Nomor : 5.Pj./KS.01/BPH/2025 dan HK.02.00/20/PKTN/07/2025
Tahun : 2025
MOU
Dokumen
PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI DENGAN PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO TENTANG PENGENDALIAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DALAM PENYALURAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU DAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK KHUSUS PENUGASAN PADA KONSUMEN PENGGUNA DI PROVINSI GORONTALO
Nomor : 6.Pj/KS.01/BPH/2025 dan 362/PEMKESRA/PKS/VI/2025
Tahun : 2025
PERJANJIAN KERJASAMA
Dokumen
Peraturan pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizian Berusaha Berbasis Risiko
Nomor : 28
Tahun : 2025
2025-06-05
PP
Dokumen
Nota Kesepahaman Antara Kementerian Hukum Republik Indoneisa dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indoneisa tentang Sinergitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi di Bidang Hukum, Energi dan Sumber Daya Mineral
Nomor : M.HH-11.HH.04.05 Tahun 2025 dan 4.Pj/KS.01/MEM.S/2025
Tahun : 2025
MOU
Dokumen
«
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
»
Pencarian
Judul
Tipe Pengelolaan Dokumen
Pilih Type Pengelolaan
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
MONOGRAFI HUKUM
ARTIKEL/MAJALAH HUKUM
PUTUSAN
Jenis Dokumen
Pilih Jenis Dokumen
UNDANG-UNDANG DASAR
KETETAPAN MPR
UNDANG-UNDANG
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
PERATURAN PEMERINTAH
PERATURAN PRESIDEN
KEPUTUSAN PRESIDEN
INSTRUKSI PRESIDEN
PENETAPAN PRESIDEN
UNDANG-UNDANG DARURAT
PENGATURAN PENGUASA PERANG TERTINGGI
PERATURAN KEMENTERIAN
PERATURAN LEMBAGA NEGARA
PERATURAN LEMBAGA PEMERINTAH NON KEMENTERIAN
PERATURAN LEMBAGA NON STRUKTURAL
UUD 1945
KONSTITUSI RIS
UUD 1950
AMANDEMEN I - V
UUD DALAM SATU NASKAH
PERATURAN MENTERI
PERATURAN BERSAMA MENTERI
KEPUTUSAN MENTERI
KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI
INSTRUKSI MENTERI
INSTRUKSI BERSAMA MENTERI
PERATURAN ESELON 1
KEPUTUSAN ESELON 1
PERATURAN DPR
PERATURAN DPD
PERATURAN MPR
PERATURAN MK
PERATURAN MA
PERATURAN KY
PERATURAN BPK
PERATURAN PANGLIMA TNI
KEPUTUSAN
PERATURAN BADAN
PERATURAN LEMBAGA
PERATURAN KEPALA
PERATURAN KOMISI
PERATURAN DEWAN
PERATURAN KOMITE
PERATURAN OJK
PERATURAN PPATK
PERATURAN DAERAH PROVINSI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PERATURAN DAERAH KOTA
PERATURAN DPRD PROVINSI
PERATURAN DPRD KABUPATEN
PERATURAN DPRD KOTA
PERATURAN GUBERNUR
PERATURAN BUPATI
PERATURAN WALIKOTA
PERATURAN BERSAMA GUBERNUR
PERATURAN DESA
KEPUTUSAN GUBERNUR
KEPUTUSAN BUPATI
KEPUTUSAN WALIKOTA
KEPUTUSAN DPRD
INSTRUKSI GUBERNUR
INSTRUKSI BUPATI
INSTRUKSI WALIKOTA
PERATURAN KOLONIAL
RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
PERJANJIAN
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
PERJANJIAN KERJASAMA
SURAT EDARAN
INSTRUKSI
AGREEMENT
PERATURAN BERSAMA
KEPUTUSAN SETINGKAT ESELON 1
JUKLAK/JUKNIS
INSTRUMEN HUKUM INTERNASIONAL
CONVENTION
Nomor Peraturan
Tahun Terbit
Status
Pilih Status
dicabut
mencabut
diubah
mengubah
Tidak memiliki daya guna
Cari