Home
Tentang Kami
Dasar Hukum
Visi
Misi
Struktur Organisasi
Produk Hukum
Peraturan
Monografi
Artikel
Putusan
MOU / Kerja Sama
Dokumen Pembentukan PUU
Program Penyusunan PUU
Rancangan PUU
Naskah Urgensi
Kajian/Penelitian Hukum
Risalah Pembahasan
Analisis dan Evaluasi
IKM
Dokumen
PKS
Dokumen
Peraturan
PKS
Ditampilkan 21 - 25 dari 31 Data
Perjanjian Kerjasama antara Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi dengan Pemerintah Provinsi Jambi tentang Pengendalian, Pembinaan dan Pengawasan dalam Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan pada Konsumen Pengguna di Provinsi Jambi
Nomor : 6.Pj/KS.01/BPH/2024 dan 16/PKS-GUB/SETDA.PEM-OTDA.3.2/VII/2024
Tahun : 2024
PERJANJIAN KERJASAMA
Dokumen
Perjanjian Kerjasama antara Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Pengendalian, Pembinaan dan Pengawasan dalam Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan pada Konsumen Pengguna di Provinsi Nusa Tenggara Barat
Nomor : 4.Pj/KS.01/BPH/2024 dan 100.3.7.1/06/Pem dan Otda/VII/2024
Tahun : 2024
PERJANJIAN KERJASAMA
Dokumen
Perjanjian Kerjasama antara Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi dengan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya tentang Pengendalian, Pembinaan dan Pengawasan dalam Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan pada Konsumen Pengguna di Provinsi Papua Barat Daya
Nomor : 5.Pj/KS.01/BPH/2024 dan 120.22/293/GUB-PBD/ESDM/2024
Tahun : 2024
PERJANJIAN KERJASAMA
Dokumen
Perjanjian Kerjasama antara Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang Pengendalian, Pembinaan dan Pengawasan dalam Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan pada Konsumen Pengguna di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Nomor : 3.PJ/KS.01/BPH/2024 dan 541/236/IV/2024
Tahun : 2024
PERJANJIAN KERJASAMA
Dokumen
Perjanjian Kerjasama antara Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi dan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan tentang Pemanfaatan Data dan/atau Informasi dalam Rangka Peningkatan Kepatuhan dan Pemenuhan Kewajiban Pembayaran Penerimaan Negara
Nomor : PRJ-7/PJ/2024 dan 2.Pj/KS.01/BPH/2024
Tahun : 2024
PERJANJIAN KERJASAMA
Dokumen
«
1
2
3
4
5
6
7
»
Pencarian
Judul
Tipe Pengelolaan Dokumen
Pilih Type Pengelolaan
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
MONOGRAFI HUKUM
ARTIKEL/MAJALAH HUKUM
PUTUSAN
Jenis Dokumen
Pilih Jenis Dokumen
UNDANG-UNDANG DASAR
KETETAPAN MPR
UNDANG-UNDANG
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
PERATURAN PEMERINTAH
PERATURAN PRESIDEN
KEPUTUSAN PRESIDEN
INSTRUKSI PRESIDEN
PENETAPAN PRESIDEN
UNDANG-UNDANG DARURAT
PENGATURAN PENGUASA PERANG TERTINGGI
PERATURAN KEMENTERIAN
PERATURAN LEMBAGA NEGARA
PERATURAN LEMBAGA PEMERINTAH NON KEMENTERIAN
PERATURAN LEMBAGA NON STRUKTURAL
UUD 1945
KONSTITUSI RIS
UUD 1950
AMANDEMEN I - V
UUD DALAM SATU NASKAH
PERATURAN MENTERI
PERATURAN BERSAMA MENTERI
KEPUTUSAN MENTERI
KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI
INSTRUKSI MENTERI
INSTRUKSI BERSAMA MENTERI
PERATURAN ESELON 1
KEPUTUSAN ESELON 1
PERATURAN DPR
PERATURAN DPD
PERATURAN MPR
PERATURAN MK
PERATURAN MA
PERATURAN KY
PERATURAN BPK
PERATURAN PANGLIMA TNI
KEPUTUSAN
PERATURAN BADAN
PERATURAN LEMBAGA
PERATURAN KEPALA
PERATURAN KOMISI
PERATURAN DEWAN
PERATURAN KOMITE
PERATURAN OJK
PERATURAN PPATK
PERATURAN DAERAH PROVINSI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PERATURAN DAERAH KOTA
PERATURAN DPRD PROVINSI
PERATURAN DPRD KABUPATEN
PERATURAN DPRD KOTA
PERATURAN GUBERNUR
PERATURAN BUPATI
PERATURAN WALIKOTA
PERATURAN BERSAMA GUBERNUR
PERATURAN DESA
KEPUTUSAN GUBERNUR
KEPUTUSAN BUPATI
KEPUTUSAN WALIKOTA
KEPUTUSAN DPRD
INSTRUKSI GUBERNUR
INSTRUKSI BUPATI
INSTRUKSI WALIKOTA
PERATURAN KOLONIAL
RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
PERJANJIAN
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
PERJANJIAN KERJASAMA
SURAT EDARAN
INSTRUKSI
AGREEMENT
PERATURAN BERSAMA
KEPUTUSAN SETINGKAT ESELON 1
JUKLAK/JUKNIS
INSTRUMEN HUKUM INTERNASIONAL
CONVENTION
Nomor Peraturan
Tahun Terbit
Status
Pilih Status
dicabut
mencabut
diubah
mengubah
Tidak memiliki daya guna
Cari
